Inilah Kedudukan UUD 1945 dalam Sistem Hukum Nasional

Kamis, 10 Oktober 2024 17:29

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan UUD 1945 sangat penting dalam sistem hukum nasional karena merupakan sumber utama dari semua peraturan yang berlaku di Indonesia. Setiap warga negara perlu memahami fungsi UUD 1945 dalam tata perundang-undangan yang berlaku di negara ini.

UUD 1945 sebagai Konstitusi Tertinggi

UUD 1945 menduduki posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi acuan utama bagi setiap peraturan di bawahnya, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan presiden. Dengan kata lain, setiap produk hukum di Indonesia harus merujuk dan sesuai dengan UUD 1945.

Fungsi UUD 1945 dalam Sistem Hukum Nasional

UUD 1945 memiliki peran penting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut beberapa fungsi utama UUD 1945 dalam sistem hukum nasional:

1. Sebagai Pedoman Kehidupan Bernegara

UUD 1945 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Segala bentuk kebijakan pemerintah dan lembaga negara lainnya harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Ini juga menjadi acuan dalam menjaga integritas bangsa dan negara.

2. Sebagai Dasar Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 berfungsi sebagai dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Setiap undang-undang, peraturan, dan kebijakan harus disusun dengan mengacu pada UUD 1945. Hal ini penting untuk menjaga keselarasan hukum nasional dengan konstitusi tertinggi.

3. Mengawasi Keselarasan Norma Hukum

UUD 1945 juga berfungsi untuk mengawasi norma hukum yang lebih rendah. Hal ini berarti bahwa peraturan di bawah UUD 1945 harus sejalan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Jika terdapat peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan atau direvisi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedudukan UUD 1945 dalam Sistem Hukum Nasional

Kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia dapat dijelaskan lebih lanjut melalui beberapa aspek berikut:

1. Landasan Hukum Tertinggi

UUD 1945 menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia. Dalam hal ini, UUD 1945 tidak hanya sebagai aturan dasar, tetapi juga menjadi tempat berpijak bagi semua aturan hukum lainnya. Semua peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada UUD 1945 agar memiliki legitimasi hukum yang kuat.

2. Landasan Struktural dan Operasional

UUD 1945 berfungsi sebagai landasan struktural dan operasional dalam penyelenggaraan negara. Sebagai landasan struktural, UUD 1945 menjadi acuan bagi penyusunan hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan sebagai landasan operasional, UUD 1945 mengatur pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan berbangsa sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

3. Pemersatu Bangsa

Sebagai konstitusi, UUD 1945 memiliki peran penting dalam mempersatukan seluruh elemen bangsa. UUD 1945 mengandung aturan-aturan yang berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali, sehingga mampu menjadi alat pemersatu bangsa dalam menghadapi tantangan nasional maupun internasional.

Kesimpulan

UUD 1945 memegang peran yang sangat penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kedudukannya sebagai konstitusi tertinggi membuat setiap peraturan yang ada harus sesuai dan tunduk pada UUD 1945. Fungsi UUD 1945 yang mencakup pedoman kehidupan bernegara, dasar penyusunan perundang-undangan, hingga pemersatu bangsa menjadikan konstitusi ini sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga ketertiban hukum di Indonesia.

Baca Juga: Apa Manfaat yang Dapat Dipetik dari Kegiatan Kolaborasi Budaya?

Baca Juga: Penyimpangan Pada Masa Orde Baru: Pelanggaran Pancasila dan UUD 1945