Kasus Ketua KPU: Hasyim Asy'ari dan Pemberhentian Tetap oleh DKPP

Kasus dugaan asusila yang melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, telah menjadi sorotan publik. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI akhirnya menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy'ari. Artikel ini akan mengulas secara rinci kronologi kasus, proses hukum, dan dampak dari keputusan DKPP.

Kronologi Kasus

Awal Mula Aduan

Kasus ini bermula dari aduan seorang wanita berinisial CAT kepada DKPP. CAT adalah anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag, Belanda. Ia melaporkan Hasyim Asy'ari karena mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus kepada dirinya. CAT juga mengklaim bahwa Hasyim menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan dirinya.

Laporan Lembaga Hukum

Selain aduan pribadi dari CAT, Hasyim Asy'ari juga dilaporkan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) serta Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Laporan ini menambah bobot tuduhan terhadap Hasyim.

Proses Hukum oleh DKPP

Pemanggilan dan Bukti

Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekretaris DKPP, David Yama, menyatakan bahwa pemanggilan dilakukan lima hari sebelum sidang pemeriksaan. Dalam sidang, Kuasa Hukum korban, Maria Dianita Prosperianti, menjelaskan bahwa perbuatan Hasyim melanggar kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Bukti dan Kesaksian

Maria menyebutkan adanya belasan bukti yang disampaikan kepada DKPP, termasuk tangkapan layar percakapan, foto, dan video. Bukti-bukti ini menunjukkan pelanggaran yang terstruktur dan sistematis oleh Hasyim. Maria juga menekankan bahwa perbuatan Hasyim menunjukkan pola berulang, bukan insiden tunggal.

Keputusan DKPP

Pemberhentian Tetap

Dalam sidang pembacaan putusan yang dipimpin oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito, DKPP memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy'ari. Keputusan ini efektif sejak putusan dibacakan. Selain itu, DKPP mengabulkan seluruh pengaduan dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam waktu tujuh hari.

Pengawasan Pelaksanaan

DKPP juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut, memastikan bahwa keputusan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dampak Keputusan

Reaksi Publik dan Media

Keputusan DKPP memicu berbagai reaksi dari publik dan media. Banyak pihak mendukung keputusan ini sebagai langkah tegas dalam menegakkan integritas penyelenggara pemilu. Namun, ada juga yang mempertanyakan proses hukum dan bukti yang disajikan.

Implikasi bagi KPU

Pemberhentian Hasyim Asy'ari menimbulkan tantangan bagi KPU dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. KPU harus segera mencari pengganti yang mampu memulihkan kepercayaan publik dan melanjutkan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu tanpa hambatan.

Kesimpulan

Kasus dugaan asusila yang melibatkan Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, telah mencapai titik akhir dengan keputusan pemberhentian tetap oleh DKPP. Keputusan ini diambil berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan pelanggaran kode etik yang serius. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara pemilu untuk selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.